Indonesia di TepiPusaran PerangIran vs Israel-AS
Perhatian dunia tertuju ke Iran sejak Februari 2026. Di sana, meletus konflik bersenjata antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Langit Timur Tengah bagai menjadi panggung bagi aneka ragam persenjataan udara milik pihak-pihak yang terlibat. Rudal hingga drone yang berterbangan jadi pemandangan yang lazim ditemui, tidak hanya di Iran tetapi juga negara-negara Timur Tengah lainnya.
Operation Epic Fury. Itulah nama yang disematkan AS kepada aksi agresifnya bersama Israel terhadap Iran. Operasi tersebut berlangsung setidaknya selama hampir dua bulan atau tepatnya 54 hari terhitung sejak Sabtu (28/6/2026) hingga Selasa (5/5/2026).
Apa yang terjadi di Iran memang hanya melibatkan tiga negara secara langsung. Meski demikian, tak bisa dipungkiri jika dampak konflik ini terasa di seluruh dunia. Selama 54 hari pula, Indonesia melihat dan merasakan bagaimana dampak konflik hadir hingga ke dalam negeri. Mulai dari efek langsungnya terhadap ekonomi dan keimigrasian, hingga bayang-bayang akan buntut konflik yang lebih besar berupa Perang Dunia III.
Melihat Dampak Perang AS-Israel Versus Iran terhadap Indonesia
Iran memang jauh dari Indonesia. Tidak ada pemandangan rudal dan drone yang "numpang lewat" atau suara ledakan yang berdentum kencang. Kendati demikian, seperti disinggung sebelumnya, bukan berarti dampak perang di sana tidak terasa sampai di negeri ini. Dampak ini bahkan langsung terasa tanpa perlu waktu lama setelah konflik mulai meletus.
Banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang terkepung dalam bayang-bayang perang. Maklum saja, Timur Tengah merupakan salah satu kawasan dengan keberadaan banyak WNI di dalamnya. Mereka berada di sana untuk berbagai macam keperluan, mulai dari bekerja, bersekolah, maupun berwisata atau beribadah.
Pada Jumat (6/3/2026) atau sekitar sepekan setelah serangan Israel-AS ke Iran dimulai, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengumumkan bahwa terdapat sekitar 519.412 orang Indonesia yang saat ini berada di Timur Tengah dan tersebar di beberapa negara. Dengan situasi yang ada, sulit bagi para WNI tersebut untuk langsung pergi menyelamatkan diri atau pulang ke Indonesia demi menjauh dari zona konflik.
Banyak penerbangan terpaksa dibatalkan, baik itu yang berangkat dari Timur Tengah maupun menuju ke sana. Bandara Internasional Hamad di Doha, Qatar, sempat ditutup dan menghentikan seluruh penerbangan komersial pada akhir Februari hingga awal Maret lalu. Padahal, bandara tersebut merupakan hub utama untuk transit internasional yang menghubungkan Indonesia dengan berbagai negara.
Di Indonesia, sejumlah calon penumpang telantar dan harus membatalkan keberangkatannya ke luar negeri. Pemerintah Indonesia kemudian menerapkan pembebasan biaya overstay bagi para Warga Negara Asing (WNA) yang terdampak. Mereka juga diberi Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) dengan durasi maksimal 30 hari yang dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
Itu baru dari segi keimigrasian dan mobilitas manusia. Dari segi ekonomi, pakar telah menjelaskan bahwa meletusnya ketegangan geopolitik Timur Tengah memicu kekhawatiran pelaku pasar akan stabilitas ekonomi global. Investor pun menarik dananya dari pasar modal Indonesia karena sentimen risk-off alias hindari risiko. Buntutnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah signifikan.
Ada lagi satu hal yang amat dikhawatirkan banyak orang: kelangkaan BBM yang berujung pada kenaikan harganya.
Tidak sulit memahami mengapa kelangkaan BBM begitu mencemaskan. Berkaca dari pengalaman, kelangkaan dan kenaikan harga BBM akan dengan cepat berimbas kepada menyusul naiknya berbagai harga kebutuhan pokok. Ini jelas menyangkut kelangsungan hidup ratusan juta rakyat Indonesia.
Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Yudhistira Hendra Permana, Ph.D., menjelaskan bahwa energi masih menjadi faktor produksi penting sehingga kenaikan harga minyak bakal membuat biaya produksi ikut meroket. “Kenaikan harga energi akan mendorong cost-push inflation karena energi masih menjadi faktor produksi utama di banyak sektor,” tuturnya.
Kekhawatiran langka dan mahalnya BBM semakin memuncak tatkala Iran menutup Selat Hormuz. Selat yang berada di antara Iran di bagian utara serta Oman dan Uni Emirat Arab di sisi selatan itu adalah jalur yang dilewati sekitar 20 persen minyak dunia yang diperdagangkan melalui jalur laut. Dalam lima tahun terakhir, sekitar 14 hingga 16 juta barel minyak mentah dan kondensat melintas melalui Selat Hormuz setiap harinya.
Penutupan Selat Hormuz jelas memengaruhi aktivitas pelayaran energi di Timur Tengah. Menurut Rachmawan Budiarto dari Pusat Studi Energi UGM, ratusan kapal tanker harus menunggu untuk bisa melintas karena situasi keamanan yang tidak menentu.
“Ketika Selat Hormuz terganggu, ratusan kapal tanker harus menunggu dan hal ini langsung menimbulkan risiko terhadap ketersediaan energi global,” ujarnya.
Berbagai negara merespons situasi ini dengan berbagai cara. Sri Lanka, misalnya, menerapkan sistem kuota bahan bakar mingguan untuk segala jenis kendaraan. Di Filipina, gebrakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr. lebih masif lagi, mulai dari pemberian subsidi pengemudi ojek sepeda motor dan pekerja transportasi umum, menyediakan bus gratis bagi pelajar dan pekerja, hingga menerapkan kebijakan empat hari kerja dalam seminggu untuk kantor pemerintahan.
Indonesia sendiri juga menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu bagi pegawai pemerintah mulai April 2026 sebagai langkah penghematan energi dan BBM. Pengurangan satu hari bekerja dari kantor diproyeksikan dapat menghemat Rp6,2 triliun.
Sempat pula beredar isu pemerintah akan menaikkan harga BBM. Pemerintah kemudian mengumumkan tidak ada penyesuaian harga BBM subsidi demi menjaga daya beli masyarakat. Pembelian BBM subsidi hanya dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Adapun untuk BBM nonsubsidi, sampai artikel ini ditayangkan, kini sudah ada penyesuaian harga untuk sebagian jenis BBM, khususnya yang beroktan tinggi.
Suara Masyarakat Indonesia: Mendukung Iran & Kontra AS-Israel
Melancarkan serangan untuk berperang pastilah sudah dipikirkan masak-masak oleh pihak yang bertikai, tidak terkecuali Israel-AS terhadap Iran. Kerugian tentu sudah pasti timbul dari keputusan itu demi kebaikan bagi masing-masing kedua belah pihak yang tengah berseteru.
Konflik geopolitik ini lantas mendapat perhatian masyarakat global. Umumnya banyak dari mereka terpecah menjadi dua kubu, yakni setuju dan tidak setuju.
Berdasarkan jajak pendapat yang dihimpun CNN dan New York Times pada awal April 2026, misalnya, sebanyak 82 persen rakyat Israel sepakat dengan keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Iran. Sementara itu, sedikit berbeda dengan rakyat AS yang sekitar 59 persen tidak setuju negaranya terlibat dalam penyerangan tersebut. Dalam jajak pendapat terbaru yang dilakukan Washington Post-ABC News-Ipsos malahan menyebutkan 61 persen rakyat AS menyatakan pengerahan kekuatan militer ke Iran adalah langkah keliru.
Itu adalah pandangan masyarakat Israel dan AS. Lalu, bagaimana dengan pendapat masyarakat Indonesia menanggapi peperangan yang mencekam ini?
Survei yang dilakukan oleh GoodStats bisa memberi jawaban itu. Dalam survei bertajuk Persepsi Publik Indonesia terhadap Perang Amerika-Israel dan Iran, diketahui bahwa mayoritas publik Indonesia bersimpati kepada Iran. Sebanyak 51% responden menyatakan mendukung Iran sementara yang mendukung AS-Israel hanya 5%. Namun di balik angka yang begitu tajam ini, yang menyatakan netral pun cukup banyak, mencapai 44%.
Mayoritas Masyarakat Indonesia Mendukung Iran & Tak Setuju Serangan Israel-AS
51%
Iran
5%
Amerika &
Israel
44%
Tidak mendukung
manapun
Sumber: GoodStats
Persetujuan
atas Serangan
Amerika-Israel
terhadap Iran
Ada 4.9% warga yang setuju/sangat setuju dengan serangan Amerika-Israel terhadap Iran, sementara ada 83.1% yang tidak setuju/sangat tidak setuju, 7.4% antar setuju dan tidak setuju, dan 4.5% tidak bersikap
0.2
Sangat setuju
4.7
Setuju
7.4
Antara setuju dan tidak setuju
60.1
Tidak setuju
23.0
Sangat tidak setuju
4.5
TT/TJ
Sumber: LSI-SMRC-Indikator
Survei lain yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga menunjukkan hasil serupa di mana masyarakat Indonesia cenderung menentang adanya serangan Israel-AS terhadap Iran. Dari survei yang dilaksanakan pada 12-31 Maret 2026 dengan jumlah sampel sebanyak 1.066 responden, disebutkan ada 83,1 persen masyarakat menyatakan ketidaksetujuannya.
Simpati masyarakat Indonesia terhadap Iran semakin terlihat jelas dari adanya 74,4 persen masyarakat Indonesia yang tidak tertarik menjadi relawan kesehatan untuk pihak Israel-AS. Penolakan semakin kentara dengan tingkat ketidakpercayaan terhadap langkah yang diambil Israel-AS membunuh pemimpin Iran. Dalam hal ini, disebutkan terdapat 55,3 persen masyarakat Indonesia tidak setuju langkah itu diambil oleh pihak yang berseberangan.
Lika-liku Indonesia dalam Board of Peace
Perang antara Israel-AS dan Iran tak bisa dilepaskan dari keberadaan Board of Peace (BoP). Pangkalnya, BoP yang dipimpin oleh AS diklaim bisa menjadi katalisator perdamaian. Namun nyatanya, justru negara yang memimpin BoP itulah yang memicu ketegangan di Timur Tengah lewat serangan terhadap Iran.
Board of Peace merupakan organisasi internasional yang dibentuk dengan klaim untuk mempromosikan pemeliharaan perdamaian global, khususnya dalam konteks konflik di Jalur Gaza. Organisasi ini diprakarsai oleh Trump dan secara resmi diluncurkan pada Januari 2026 dalam pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss.
Pembentukan organisasi ini berkaitan erat dengan rencana perdamaian Gaza pascakonflik Israel-Hamas. Dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, BoP disebut sebagai lembaga yang bertugas mengawasi implementasi rencana perdamaian tersebut, termasuk stabilisasi wilayah dan proses rekonstruksi Gaza.
Struktur organisasi BoP cukup unik karena memberikan kewenangan besar kepada AS selaku pemimpinnya. Trump ditetapkan sebagai ketua dengan kewenangan untuk mengundang negara anggota serta menentukan arah kebijakan organisasi. Di sisi lain, keberadaan BoP juga memicu perdebatan di tingkat global. Sebagian analis menilai organisasi ini berpotensi menjadi alternatif bagi lembaga multilateral tradisional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun sejumlah negara Barat memilih tidak bergabung karena mempertanyakan legitimasi dan struktur kepemimpinannya.
Sejumlah negara kemudian diundang untuk bergabung, dan puluhan negara menandatangani piagam organisasi tersebut pada tahap awal pembentukannya. Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani piagam BoP pada Januari 2026. Pemerintah menilai keikutsertaan tersebut sebagai bagian dari upaya aktif dalam diplomasi perdamaian internasional, khususnya terkait konflik Palestina-Israel.
Mengenal
Board of Peace
Diinisiasi Donal Trump dan didirikan di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Beranggotakan 28 negara, termasuk Indonesia. Negara yang ingin menjadi anggota wajib permanen wajib membayar iuran 1 miliar dolar AS
Memiliki pasukan khusus bernama International Stabilization Force (ISF) yang direncanakan dipimpin Jenderal AS dengan Wakil Komandan dari Indonesia. Indonesia berencana mengirim 8.000 personel TNI untuk bergabung dengan ISF, namun ditunda. Diklaim bertujuan mempromosikan stabilitas dan perdamaian global, dengan fokus awal pada penyelesaian konflik di Gaza
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keputusan Indonesia bergabung dengan BoP bertujuan memperkuat dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan mendorong terwujudnya solusi dua negara (two-state solution). Dengan berada di dalam organisasi tersebut, Indonesia berharap memiliki ruang lebih besar untuk memengaruhi arah kebijakan internasional terkait masa depan Gaza dan Palestina.
Selain itu, Indonesia juga berperan dalam rencana stabilisasi Gaza melalui kontribusi pada misi internasional yang dibentuk di bawah BoP. Dalam rencana tersebut, sejumlah negara, termasuk Indonesia, akan berkontribusi pada pasukan stabilisasi internasional yang bertugas menjaga keamanan dan mendukung rekonstruksi wilayah pascakonflik. Meski kemudian Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengumumkan bahwa rencana pengiriman pasukan yang sedianya dilakukan pada Mei itu ditunda.
“Selama kita di dalam BoP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar," jelas Prabowo dalam diskusi dengan sejumlah pakar dan jurnalis senior di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa malam (17/3/2026) lalu.
Meskipun pemerintah melihat BoP sebagai peluang diplomatik, masyarakat Indonesia ternyata tidak menyambutnya secara positif. Survei dari GoodStats menunjukkan bahwa mayoritas responden (47%) tidak setuju Indonesia bergabung dalam BoP. Secara umum, kekhawatiran utama publik berkaitan dengan kemungkinan Indonesia terseret lebih jauh ke dalam konflik internasional yang kompleks. Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia, LSI, dan SMRC mencatat 50,9 persen responden tidak setuju Indonesia menjadi anggota Board of Peace, sementara hanya sekitar seperempat responden yang mendukung langkah tersebut.
Sebagian Besar Masyarakat
Tak Setuju Indonesia Gabung Board of Peace
Sumber:
GoodStats
Sikap atas Keputusan Presiden Prabowo bahwa Indonesia Menjadi Anggota Board of Peace
Sumber:
LSI-SMRC-Indikator
Bayang-Bayang Perang Dunia III yang (Untungnya) Tidak Terjadi
Berakhirnya Operation Epic Fury menandai usainya ketegangan selama 54 hari di Iran. Awalnya, AS dan Iran telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama dua pekan lewat mediasi yang difasilitasi Pakistan pada 8 April 2026. Namun, meski ada gencatan senjata, ketegangan antara keduanya masih tetap tinggi. AS dan Iran juga sudah melakukan negosiasi pertama yang mempertemukan perwakilan kedua negara di Islamabad, Pakistan, pada 11 April 2026. Sayangnya, tidak ada kesepakatan damai yang berhasil disepakati. Bahkan, Trump sempat menyatakan bahwa gencatan senjata itu mungkin saja tidak akan diperpanjang jika tidak ada kesepakatan yang dicapai.
AS kemudian mengirim proposal untuk mengakhiri konflik. Isi proposal tersebut banyak berisi tuntutan kepada Iran mulai dari menghentikan program nuklir, membatasi program pengembangan rudal balistik, penghentian dukungan terhadap kelompok-kelompok bersenjata di wilayah, hingga pembukaan kembali Selat Hormuz. Iran sendiri juga telah mengirim proposal balasan yang isinya menitikberatkan kepada tuntutan agar perang dihentikan secara permanen, termasuk dengan disetopnya blokade laut dan penarikan pasukan AS. Bahkan, Iran juga meminta agar seluruh sanksi ekonomi terhadap mereka juga dicabut dan tidak boleh ada lagi serangan militer di masa depan.
Sementara negosiasi masih alot bahkan menemui jalan buntu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, mengumumkan bahwa Operation Epic Fury resmi berakhir. Pengumuman itu disampaikan di Gedung Putih pada Selasa (5/5/2026) setelah pemerintah AS menyampaikan laporan kepada Kongres mengenai status konflik dengan Iran. Keputusan ini juga diambil berhubung hukum AS di bawah UU perang, War Powers Act 1973, menyatakan Presiden AS harus meminta izin Kongres untuk konflik yang berlangsung lebih dari 60 hari.
Tentu saja, ini menjadi angin segar bagi masyarakat dunia. Apalagi, sempat ada kekhawatiran konflik ini akan meluas hingga menjadi Perang Dunia III.
Benarkah perang AS-Israel versus Iran bisa berbuntut pecahnya Perang Dunia III? Dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, Yusli Effendi, menjelaskan jika selama kekuatan besar lain, yakni Tiongkok dan Rusia, tidak ikut terlibat secara militer langsung, maka kemungkinan pecahnya Perang Dunia III masih tergolong rendah.
“Selama Rusia dan China tidak masuk secara langsung dalam konflik militer terbuka, maka kemungkinan besar ini masih akan tetap menjadi perang regional,” paparnya, sebagaimana diwartakan laman resmi universitas.
Selama Rusia dan China tidak masuk secara langsung dalam konflik militer terbuka, maka kemungkinan besar ini masih akan tetap menjadi perang regional
Yusli Effendi, S.IP., M.A.,
Dosen Hubungan Internasional
Universitas Indonesia
Nyatanya, selama konflik berlangsung, Tiongkok dan Rusia memang tidak banyak ikut campur. Kedua negara memprotes serangan dan mendesak agar AS-Israel segera menghentikan aksi militer mereka terhadap Iran sekaligus mendorong gencatan senjata dan mediasi untuk meredakan situasi. Meski demikian, tidak ada intervensi militer langsung. Tiongkok tampak lebih berfokus untuk mengamankan kepentingan dalam negerinya untuk menghindari krisis energi, sementara perhatian Rusia masih banyak tertuju pada perang di Ukraina.
Seruan Indonesia untuk Perdamaian di Timur Tengah
Selama konflik berlangsung, Indonesia bukanlah penonton pasif. Indonesia sempat menawarkan diri menjadi penengah di tengah panasnya situasi di Timur Tengah. Bukan sekadar cari panggung, Indonesia tengah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.
“…ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”
Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang membuat posisinya begitu strategis untuk berpartisipasi dalam berbagai upaya perdamaian. Sayangnya, tidak semua pintu diplomasi terbuka, bahkan untuk negara yang dianggap netral seperti Indonesia.
Sejak awal Maret 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan siap membuka jalur komunikasi dengan pihak-pihak yang berkonflik. Bahkan, penjajakan ke Iran sempat direncanakan. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, Nusron Wahid, menyebut langkah itu mendapat dukungan dari beberapa negara Timur Tengah. Harapan itu langsung dihadapkan dengan realitas keras bahwa Iran menolak mediasi, termasuk dari Indonesia.
“Kami tidak ada negosiasi dalam bentuk apa pun… kami sudah tidak percaya dengan yang namanya negosiasi,” tegas Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi.
Iran disebut pernah merasa kecewa dengan negosiasi sehingga mereka memilih absen. Akumulasi pengalaman pahit dari negosiasi yang berulang kali berujung pada pelanggaran dan bahkan serangan, membuat kepercayaan itu runtuh.
Iran merasa dikhianati dalam beberapa perundingan sebelumnya. Salah satunya adalah kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) tahun 2015. Dalam perjanjian ini, Iran membatasi program nuklirnya agar tidak mengarah pada pengembangan senjata. Sebagai imbalan, sanksi ekonomi yang diberikan kepada Iran akan dicabut. Namun, Amerika Serikat kemudian keluar secara sepihak. Tak hanya itu, Iran juga pernah diserang saat proses negosiasi masih berlangsung. Dari sini terlihat bahwa bagi Iran, masalahnya bukan sekadar isi negosiasi, tapi kepercayaan.
Meski menolak, Iran tetap memberi apresiasi atas niat Indonesia. Ini menjadi penting karena artinya pintu komunikasi belum sepenuhnya tertutup. Selain itu, apa yang terjadi juga menggambarkan betapa pentingnya kepercayaan dari pihak yang berkonflik.
“Peran mediator membutuhkan kepercayaan dari kedua pihak. Itu hanya bisa dibangun jika posisi diplomasi kita konsisten,” ujar Dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, Yusli Effendi.
Di sinilah konsep bebas aktif menjadi kunci. Ini berarti Indonesia harus dan wajib tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu, tetapi tetap aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Sedikit saja dianggap condong, kepercayaan bisa hilang. Sebab lagi-lagi, peran Indonesia bukan hanya menciptakan perdamaian sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.
