Table of Content
Logo GNFI

Melihat Program Makan Gratis di Negara-negara Tetangga Indonesia

Ada satu pemandangan yang jamak terlihat di sekolah setiap siang hari tiba: Siswa makan siang bersama dengan menu yang sama.

Para siswa tersebut sedang menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) Sejak Senin (6/1/2025), pemerintah Indonesia menjalankan program MBG di berbagai sekolah di seluruh penjuru Tanah Air.

Makan Bergizi Gratis adalah program dari pemerintah Indonesia yang dimulai pada era kepemimpinan presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok sasaran penerima program. Dalam hal ini kelompok sasaran yang dimaksud tidak hanya siswa sekolah, tetapi juga ibu hamil dan menyusui menyusui, serta balita.

Sejak itu, pemerintah terus memperluas jangkauan program MBG. Di bawah arahan Badan Gizi Nasional (BGN), paket makanan terus dikirim ke sekolah-sekolah dengan harapan para siswa mendapat asupan gizi yang memadai tanpa membebani orangtuanya.

Program bagi-bagi makanan kepada siswa sekolah memang bukan hal baru di Indonesia. Saat Orde Baru masih berkuasa, ada program bernama Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah alias PMT-AS. Dicanangkan Presiden Soeharto pada 1991, program ini dijalankan dengan misi mengatasi tingginya tingkat kekurangan gizi anak-anak di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, yang membuat angka putus sekolah juga tinggi. Pada 1998/1999, jumlah penerima manfaatnya mencapai 6,87 juta murid. Namun, MBG skalanya jelas jauh lebih besar. Negara-negara lain pun banyak negara yang sudah melakukannya lebih dulu. Tak terkecuali negara-negara tetangga Indonesia.

Seperti apa program makanan gratis serupa MBG di negara tetangga?

Makan Bergizi Gratis, Program Andalan Prabowo Gibran

Makan Bergizi Gratis sudah menggaung sejak hiruk-pikuk Pemilu 2024 lalu. Saat itu, pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menjadikan MBG sebagai program unggulan mereka yang ditawarkan kepada calon pemilih. Dalam dokumen visi-misinya, diterangkan bahwa MBG termasuk salah satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang dijadikan pondasi Indonesia Emas 2045.

Masih dalam dokumen yang sama, diterangkan jika MBG bertujuan untuk mengatasi masalah stunting guna menciptakan sumber daya manusia dan kualitas hidup yang baik. Perlunya makan siang gratis juga berkali-kali ditekankan oleh Prabowo dalam rangkaian debat. Bahkan ada momen ketika Prabowo meladeni pesaingnya, Ganjar Pranowo, beradu argumen soal mana yang lebih penting, internet gratis atau makan siang gratis.

Kurang lebih 3 bulan setelah Prabowo-Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menyusul kemenangan telaknya di Pilpres 2024, MBG dijalankan. Pada awal pelaksanaannya, MBG menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat di 31 provinsi dan melibatkan 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi.

“Ini kelihatannya akan menjadi fokus perhatian untuk Indonesia juga demikian karena ini adalah investasi terbesar sumber daya manusia untuk menyambut Indonesia emas 2045,” ujar Prabowo, seakan mengulang pesan yang disampaikan  dalam dokumen visi-misi pencalonan presiden dan wakil presiden.

Sebagai program ambisius berskala besar, sudah tentu MBG tidak lepas dari pro-kontra. Sejak awal, MBG sudah menuai pro-kontra. Hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios) tahun 2024 dapat memberi gambarannya.  Sebagian responden, yaitu 59%, tidak setuju dengan MBG yang menunjukkan adanya keraguan masyarakat apakah program ini bisa efektif, berkelanjutan, dan mampu dikelola dengan baik. Sementara itu, hanya 21% masyarakat yang menyatakan setuju.

Perdebatan mengenai MBG mencakup banyak hal. Terkait pembiayaan misalnya. Pernyataan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran bahwa program tersebut menelan biaya sebesar Rp 450 triliun pertahun dan sekitar Rp 100 triliun hingga 120 triliun untuk tahap pertama dikritik oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA). Di tengah tren defisit APBN yang sedang membaik dan menyentuh angka 1,65% pada 2023, defisit APBN 2025 malah dipatok 2,45 sampai 2,8% untuk menanggung biaya makan gratis

“Kinerja APBN yang mulai pulih, justru akan diobrak-abrik oleh program makan siang gratis yang dipaksakan,” kata Peneliti Anggaran Publik Seknas FITRA, Bernard, dalam rilis yang diterbitkan pada Februari 2024 lalu.

Makan Bergizi Gratis "Gebrakan" Baru Indonesia

Capres

Merupakan janji politik Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming di Pilpres 2024

Money

Anggaran sebesar Rp171 triliun untuk 2025

Rocket

Mulai digulirkan sejak Senin(6/1/2025)

Arrow

Diklaim menjangkau 38 provinsi dengan lebih dari 2 juta penerima per akhir Februari 2025

Beberapa Polemik MBG

Pemotongan biaya makanan perporsi dari Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu

Keracunan massal di Sukoharjo

Penemuan lauk daging ayam mentah di Kupang

Aksi penolakan di Papua Tengah

Wacana penggunaan susu ikan

Tidak hanya masyarakat Indonesia, lembaga-lembaga internasional pun memberi peringatan akan dampak MBG ini. Salah satunya adalah Morgan Stanley yang melihat bahwa makan siang gratis berpotensi menimbulkan beban fiskal yang besar. Terlebih, prospek pendapatan Indonesia juga memburuk. Lembaga keuangan Amerika Serikat itu pun menurunkan peringkat pasar saham RI menjadi "underweight". Artinya, mereka akan mengurangi alokasi perusahaan Indonesia dalam portofolio mereka.

Urusan menu yang akan diberikan tak ketinggalan disorot. Masyarakat sempat dibuat heboh saat muncul wacana untuk memberikan susu berbahan ikan sebagai bagian dari menu MBG gara-gara pengadaan susu dari peternakan sapi perah membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Belum lagi bujet perporsi makanan yang diturunkan dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu.

Saat MBG sudah berjalan, ada lagi sejumlah persoalan. Keracunan massal di Sukoharjo, ditemukannya lauk daging ayam yang masih mentah di Kupang, serta unjuk rasa penolakan di Papua Tengah. Kendati demikian, di tengah tekanan untuk mengevaluasi program yang juga datang lewat aksi bertajuk Indonesia Gelap, sejauh ini tidak ada tanda-tanda pemerintah bakal menghentikan MBG. 

Sebaliknya  pemerintah tetap tancap gas memperluas jangkauan penerima manfaat program, khususnya di daerah pelosok. Per akhir Februari 2025, pemerintah mengklaim MBG mampu menjangkau 38 provinsi dengan lebih dari 2 juta penerima. Lalu per 12 Maret 2025, program ini telah menghabiskan Rp 710 miliar belanja APBN.

Berbekal anggaran untuk 2025 yang telah dinaikkan dari yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun, Pemerintah sendiri menargetkan akan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025. Untuk anak-anak, Prabowo optimistis pada akhir tahun nanti semua akan menerimanya. Direncanakan, MBG menjangkau 80 juta penerima dengan cakupan 100 persen pada 2029.

Makan Gratis di Malaysia: Sudah Ada sejak 1979

Malaysia termasuk negara yang sudah lama menjalankan program makan gratis bagi siswa sekolah. Sejarah mencatat Malaysia sudah memiliki program ini sejak 1979 silam.

Pada awalnya, program makan gratis ini ditujukan bagi siswa sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Seiring berjalannya waktu, program makan siang tidak hanya ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, tetapi untuk semua peserta didik yang ada di Malaysia.

Menariknya, program makan gratis yang ada di Malaysia tidak hanya khusus didanai oleh pemerintah. Ada juga program pemberian makanan bergizi yang didanai secara pribadi, seperti oleh para orang tua siswa.

Dua program makan siang yang berjalan di Malaysia tersebut dikenal dengan nama Rancangan Makanan Tambahan (RMT) dan Program Hidangan Berkhasiat di Sekolah (HiTS). Bagaimana sejarah kemunculan dua program makan gratis di Malaysia tersebut beserta mekanisme dan penerapannya?

Rancangan Makanan Tambahan atau RMT merupakan program makan gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah Malaysia. Program ini pertama kali dilaksanakan oleh kementerian tersebut pada 1979.

Kemunculan program ini didasari dengan kondisi gizi dan kesehatan para peserta didik di Malaysia pada waktu itu, terlebih bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan adanya program ini, pemerintah lewat pihak sekolah membagikan bekal makanan kepada siswa tersebut untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka masing-masing.

Tidak hanya makanan, program ini juga mendorong pemberian susu kepada siswa untuk melengkapi kebutuhan gizi. Bahkan sejak 2022 lalu, pemberian susu ini diberikan setiap harinya setelah sebelumnya hanya diberikan dua kali seminggu saja.

Selain RMT, masih ada satu program makan gratis lainnya yang juga berlangsung di Malaysia, yakni Program Hidangan Berkhasiat di Sekolah atau HiTS. Pada mulanya, program ini dijalankan di SJK(C) Chin Kwang Wahyu, Parit Jawa, Muar, Johor pada 2007 dan diberi nama School Meal Program. Namun sejak 2013 lalu, Pemerintah Malaysia mengganti nama program makan gratis tersebut sebagai Program Hidangan Berkhasiat di Sekolah.

Berbeda dengan RMT yang didanai pemerintah, program HiTS tercipta atas kerja sama pihak sekolah dengan orang tua siswa. Pendanaan yang didapatkan dari hasil kerja sama inilah yang kemudian diimplementasikan ke dalam program pemberian makan gratis kepada setiap siswa yang ada di sekolah tersebut.

Lalu bagaimana mekanisme serta penerapan RMT dan HiTS di Malaysia? Untuk RMT, Pemerintah Malaysia menetapkan 20 menu makan yang bisa dipilih oleh setiap sekolah. Nantinya menu makanan ini akan diberikan kepada penerima program RMT setiap hari pada saat sekolah.

 Jika dilihat berdasarkan hitungan maksimalnya, setiap siswa yang termasuk dalam program RMT akan menerima makan gratis selama 190 hari setiap tahunnya. Namun khusus pada bulan Ramadan, siswa yang beragama Islam tidak akan mendapatkan manfaat dari program RMT tersebut. Hanya siswa non-Muslim saja yang tetap mendapatkan makan gratis selama bulan suci umat Islam ini.

Program Makan Gratis di Malaysia, Sudah Ada sejak 1979

Plate
Rancangan Makanan Tambahan (RMT)

Dimulai pada 1979, Pemerintah Malaysia membagikan makanan dan susu selama 190 hari dalam setahun

Didanai Kementerian Pendidikan. Untuk 2025, anggarannya 869 juta ringgit

Plate
Penerima:
Siswa yang memenuhi salah satu dari kriteria berikut:
  1. Pendapatan kepala keluarganya di bawah standar kemiskinan
  2. Orang Asli dan Orang Penan
  3. Berkebutuhan khusus
Flag

Hidangan Berkhasiat di Sekolah (HiTS)

  • Dimulai sejak 2007 di Muar, Johor

  • Didanai pihak sekolah dan orang tua siswa

  • Tersedia pilihan setidaknya 60 menu, lebih banyak dari RMT yang hanya 20 menu

Children

Waktu pemberian makan gratis pada program RMT ini dilakukan sebelum jam belajar dimulai. Misalnya sebagai sarapan bagi siswa yang masuk pada saat jam pagi dan makan siang untuk sesi pembelajaran siang.

Di sisi lain, program HiTS memberikan pilihan 60 menu yang bisa dipilih oleh pihak sekolah. Menu makanan ini juga bisa diganti setiap harinya dan disesuaikan bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus, seperti alergi terhadap makanan tertentu, vegetarian, dan lainnya.

Sama seperti RMT, program HiTS diberikan kepada siswa sebelum jam pembelajaran dimulai. Biasanya pelaksanaan program ini dipersiapkan 30 menit sebelum sesi belajar dimulai, baik dalam bentuk sarapan maupun makan siang.

Meskipun masih berjalan hingga saat ini, keberlangsungan program makan gratis di Malaysia juga sempat menghadapi kendala. Salah satu permasalahan yang pernah terjadi adalah ketika mantan Menteri Pendidikan Malaysia, Maszlee Malik yang memunculkan ide program makan gratis pada 2019 yang nantinya dirilis setahun kemudian dengan nama Program Sarapan Pagi.

Dinukil dari laman Free Malaysia Today, program yang diusulkan Maszlee Malik ini sempat tidak disetujui oleh Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Malaysia pada waktu itu. Permasalahan lain muncul ketika pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada waktu tu, sehingga program makan gratis ini tidak berjalan dengan baik.

Meskipun demikian, pada saat ini Pemerintah Malaysia sudah mulai menggalakkan kembali pelaksanaan program makan gratis tersebut. Dikutip dari New Straits Times, Menteri Kesehatan Malaysia, Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad bahkan mendorong sekolah yang ada di Negeri Jiran itu untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan makan gratis, khususnya untuk program HiTS.

MGB ala Filipina: Malusog na Simula, Yaman ng Bansa

Seperti telah disinggung sebelumnya, program MBG yang dicanangkan pemerintah Indonesia pimpinan Presiden Prabowo mengalami masalah pada awal pelaksanaannya hingga reaksi pun bermunculan dari masyarakat. Ada yang optimistis akan berhasil meski menunggu waktu, dan ada pula yang pesimistis.

Kritikan dengan narasi membanding-bandingkan program dengan di lain tempat pun hadir ke permukaan. Negara tetangga, Filipina cukup sering disebut sebagai yang sukses menggelar program makan gratis dan semestinya Indonesia berkiblat ke sana.

Filipina memang bisa dibilang dicap sukses menggelar program makan gratis. Namun, yang perlu dicatat mereka sudah melaksanakan itu sejak lama, jadi sudah menempuh perjalanan panjang dan evaluasi hingga programnya dianggap sukses.

Pemerintah Filipina memulai program yang disebutnya School-based Feeding Program (SBFP) pada 1997. Saat itu Departemen Pendidikan sadar kebutuhan nutrisi penting bagi anak-anak, begitu juga meningkatkan jumlah kehadiran peserta didik di sekolah. Untuk merealisasikan upaya itu, makan bergizi gratis pun dilaksanakan pada periode 1997-1998.


Mengutip laporan jurnal Mitsue Yamaguchi dan Ayaka Takagi yang berjudul “School-based Feeding Program for Undernourished Children in Philippines” (2018), SBFP dicap program yang tertata dengan baik setelah dicoba dalam hitungan tahun. Pada awal programnya, pemerintah semula hanya menyediakan sarapan gratis untuk membantu anak-anak yang tidak sempat sarapan (short-term hunger) karena mesti menempuh perjalanan jauh ke sekolah. Namun, pelan tapi pasti, program ditingkatkan dalam segi biaya per sajian sampai dan tak hanya untuk jam-jam sarapan saja.

SBFP, Program Makan
Gratis di Filipina

Mulai dijalankan pada 1997 oleh Departemen Pendidikan Filipina

Makan gratis

Awalnya bernama Breakfast Feeding Program (BFP) yang menyediakan sarapan, lalu berganti nama dan tak melulu hanya memberi makanan pada pagi hari.

Makan gratis

Untuk tahun 2025, pemerintah menganggarkan dana 11,7 miliar peso guna membiayai SBFP.

Makan gratis

Sasaran penerima manfaatnya sebesar 3.398.541
anak pada 2025

Makan gratis

Masyarakat turut dilibatkan dalam program SBFP. Pemanfaatan kebun sayur level rumahan dimanfaatkan di mana hasil panen dijadikan sebagai bahan konsumsi para anak-anak yang membutuhkan.

“Sebagai contoh, malunggay (di Indonesia disebut daun kelor), di mana kelihatan seperti kuncup daun dan merupakan sayuran paling populer di Filipina, ditanam di halaman sekolah dan dijadikan bahan makanan,” tulis Yamaguchi & Takagi.

Pada 2006, program SBFP dikenal namanya dengan sebutan Malusog na Simula, Yaman ng Bansa (Awal yang Sehat, Kekayaan Bangsa) alias Food for School (FSP). Peningkatan telah terjadi pada tahun-tahun tersebut di mana keluarga yang dianggap layak diberikan bantuan mendapat sekilo beras setiap harinya. Beras akan diberikan ke sang anak setiap mereka hadir di sekolah.

Kini setelah berjalan puluhan tahun, program pemberian makan di Filipina tetap gencar dilakukan mengingat malnutrisi dan stunting masih menjadi masalah serius di level nasional. Evaluasi terus dilakukan, begitu juga dengan adanya peningkatan soal kualitas panganan agar peserta didik lebih sering hadir ke sekolah.

Memang belum disebut signifikan, tetapi tetap ada positifnya. Adanya pemberian MBG ala pemerintah Filipina yang dilakukan setiap hari, termasuk saat libur, membuat peserta didik lebih sering hadir ke sekolah.

“Lebih dari 57 persen mengatakan mereka merasa lebih bersemangat untuk sekolah,” kata Dexter Galban selaku Asisten Sekretaris Departemen Pendidikan Filipina pada 2024 lalu, dikutip dari Philstar.

Program Makan Gratis di Thailand dan Skandalnya

Thailand  menjalankan program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah dasar dan menengah sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak. Program ini dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan Thailand bersama dengan Kementerian Kesehatan Masyarakat, dengan program ini, diharapkan setiap anak menerima nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif mereka.

Program makan gratis dijalankan di sekolah-sekolah negeri di seluruh Thailand dengan menyediakan makanan siang yang memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh pemerintah. Mekanisme program ini melibatkan sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan penyedia makanan lokal untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan kepada siswa.

Dana untuk membiayai untuk program ini dialokasikan dari APBN Thailand, jumlahnya cukup besar. Pada tahun 2023, misalnya, Pemerintah Thailand mengalokasikan sekitar 12 miliar baht (sekitar 340 juta dolar AS atau Rp5,5 triliun) untuk program ini. Anggaran ini mencakup biaya bahan makanan, tenaga kerja, dan logistik distribusi.

Cikal bakal program makan gratis di Thailand bermula pada 1950. Saat itu, makan gratis mulai diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Hanya saja, tidak ada dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah terhadap program tersebut.

Peran pemerintah baru mulai terlihat pada 1987. Pada momen ulang tahun Raja Rama IX, pemerintah mengampanyekan aksi mengatasi kelaparan pada anak-anak. Lima tahun berselang, dimulailah program makan gratis untuk siswa sekolah dasar dan taman kanak-kanak yang dikenal dengan nama Thai School Lunch Program (Thai SLP). Dengan dana simpanan sebesar 6 miliar baht, program dijalankan menggunakan bunga yang didapat.

Berkat Thai SLP, siswa sekolah di Thailand menikmati makan gratis yang awalnya senilai 5 baht dan pada 2025 ini telah menyentuh angka maksimal 36 baht, tergantung sekolahnya. Mereka mendapatkannya setiap selama 200 hari pertahun akademik.

Pada 2025 ini pula, Pemerintah Thailand bikin terobosan, yakni menyertakan siswa sekolah menengah ke dalam daftar penerima makan gratis. Berbekal anggaran khusus sebesar 2,9 miliar baht, pemerintah bakal memberi makan kepada 575 ribu siswa Mathayom kelas 1-3 (setingkat SMP) di lebih dari 7300 sekolah.

"Program untuk siswa Mathayom kelas 1-3 menandai satu lagi langkah penting dalam upaya untuk menjaga kesehatan siswa negeri ini. Kementerian telah memastikan akan menindaklanjuti programnya secara berkala guna menjamin anak-anak Thailand akan tumbuh sehat dan kuat." ujar Menteri Pendidikan Thailand, Permpoon Chidchob, dikutip dari Bangkok Post

Makan Gratis
di Thailand yang Ternoda oleh Skandal

Makan gratis

Pada 1992, Pemerintah Thailand meluncurkan pendanaan untuk Thai School Lunch Program (Thai SLP)

Awalnya, setiap siswa menerima subsidi makanan 5 baht perhari selama 200 hari dalam setahun, lalu pada 2021 dinaikkan menjadi 21 baht

Makan gratisMakan gratis

Sekolah bertanggungjawab atas pelaksanaan Thai SLP untuk siswa taman kanak-kanak hingga kelas 6

Skandal yang
menodai Thai SLP pada 2019:

Beberapa sekolah di Nakhon Ratchasima terdeteksi National Anti-Corruption Commission (NACC) menyajikan menu tak sesuai standar

Pimpinan sekolah di Chon Buri dilaporkan memanipulasi angka jumlah siswa penerima program

Sekolah Ban Tha Mai di Surat Thani menyajikan makanan minim gizi. Pimpinan sekolah lalu dicopot dari jabatannya

Makan gratis

Thai SLP memang tampak progresif dan terus berkembang, akan tetapi pelaksanaannya juga tidak luput dari masalah. Salah satu tantangan utama adalah defisit anggaran. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana yang signifikan, biaya operasional program ini sering kali melebihi perkiraan akibat kenaikan harga bahan makanan, biaya transportasi, dan kebutuhan untuk mempertahankan standar gizi yang tinggi.

Selain masalah anggaran, Thai SLP juga pernah diterpa skandal. Pada 2019 lalu, media Bangkok Post menerbitkan ulasan mendalam yang merangkum sederet skandal yang terjadi sepanjang 2018-2019. Skandal pertama adalah kasus korupsi yang tidak hanya terjadi di satu tempat, melainkan lebih. Kedua, ada kasus pemberian menu makan yang tidak layak.

Pada April 2019, seorang petinggi sekolah di Provinsi Chon Buri diduga memanipulasi data jumlah siswa penerima program untuk mendapatkan uang bantuan lebih dari negara. Kemudian pada Juli, National Anti-Corruption Commission (NACC) menemukan bahwa setidaknya empat sekolah di Provinsi Nakhon Ratchasima memberi menu makan yang tidak sesuai standar kepada siswanya.

Ada lagi kasus makanan yang hanya terdiri nasi nasi dengan beberapa iris daging ayam yang ramai dibicarakan oleh warganet Thailand. Yang lebih parah, di tempat lain pernah ditemukan makanan berisikan telur busuk di Prachin Buri.

Semangat Kemandirian dari Makan Gratis di Laos dan Kamboja

Kamboja dan Laos mungkin negaranya tidak semaju Indonesia. Namun soal program makan gratis untuk siswa sekolah, mereka lebih berpengalaman sekaligus lebih dulu menerapkannya secara berkesinambungan.

Di Kamboja, program makan gratis dimulai pada tahun 1999 sebagai

respons terhadap rendahnya tingkat literasi dan tingginya angka anak putus

sekolah, khususnya di daerah pedesaan. Didukung oleh World Food Programme (WFP) yang merupakan organisasi kemanusiaan di bawah Persatuan Bangsa- bangsa (PBB) dan Food and Agriculture Organization (FAO), program ini menyediakan makanan bergizi untuk mendorong siswa dari keluarga berpenghasilan rendah agar terus bersekolah.

Berhubung pada awal pelaksanaan program yang kini dikenal dengan nama School Feeding Program (SFP) ini disokong oleh WFP, ketergantungan Kamboja terhadap bantuan internasional menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah Kamboja menyadari bahwa kemandirian adalah kunci keberlanjutan, mengingat kucuran dana dari donor jumlahnya kerap naik-turun sehingga berisiko terhadap keberlanjutan program. Di sinilah Kamboja kemudian punya semangat untuk bisa mandiri.

Sejak 2019, pemerintah mulai mengambil alih pengelolaan program dari WFP secara bertahap dan mengintegrasikannya ke dalam skema perlindungan sosial nasional. Saat proses pengambilalihan berlangsung, bantuan dari WFP dan pihak lain seperti Pemerintah Amerika Serikat masih berjalan. Pada 2023 saja, pemerintah menggelontorkan hampir 5 juta dolar AS untuk membiayai SFP.

Semangat Kemandirian
dalam Makan Gratis di Laos dan Kamboja

Bendera Kamboja

Kamboja

Program makan gratis di Kamboja mulai dijalankan pada 1999 oleh World Food Programme (WFP)

Sejak 2019, Pemerintah Kamboja mulai mengambil alih program secara bertahap, namun WFP tetap memberikan dukungan

Kamboja berkomitmen untuk menggunakan bahan pangan lokal dalam penyediaan makanan gratis guna mendorong produktivitas pertanian, menyerap tenaga kerja, dan menaikkan pendapatan masyarakat

Pemerintah Kamboja klaim 280 ribu siswa telah merasakan manfaat program pada 2022

Anak Makan
Bendera Laos

Laos

Makan gratis di Laos dimulai pada 2002 oleh WFP. Pada 2010, pemerintah meluncurkan Laos National School Meals Program (LNMP) yang didanai World Bank

Pemerintah semakin berperan. Pada 2020, anggaran dalam negeri mulai dialokasikan untuk kelangsungan program

Per September 2024, LNMP disebut telah menjangkau 250 ribu anak, 25 persen dari seluruh siswa sekolah dasar di Laos

Anak Makan

Tak sebatas bikin kenyang siswa sekolah, pemerintah ingin SFP turut memberdayakan masyarakat lokal. Oleh karena itu, sejak 2014 dibuatlah  Home-Grown School Feeding (HGSF), untuk memanfaatkan sumber daya lokal di mana sekitar 70% bahan makanan disuplai oleh petani kecil di sekitar sekolah. Model ini juga memberdayakan perempuan dengan melibatkan mereka sebagai koki sekolah.

HGSF jelas memberikan keuntungan bagi pelaksanaan SFP. Pemanfaatan bahan lokal membuat distribusi logistik jadi lebih efisien. Biaya transportasi mampu dikurangi, kualitas makanan yang disajikan di sekolah pun meningkat.

SFP di Kamboja terus berkembang dari waktu ke waktu. Awalnya, manfaat program ini diberikan kepada 37.500 siswa di 64 sekolah. Kini, pemerintah mengklaim 300 ribu siswa sudah merasakan manfaat SFP di mana sekitar setengahnya mendapatkan makanan yang bahannya diambil dari daerah setempat masing-masing.

"Pada tahun 2024, School Feeding Program memanfaatkan bahan-bahan yang ditanam oleh masyarakat lokal untuk menyediakan makanan bagi 153.586 siswa di 553 sekolah di sepuluh provinsi,” ujar Menteri Pendidikan Kamboja, Hang Chuon Naron, seperti diwartakan Cambodianess.

Semangat kemandirian juga terasa dalam program makan gratis di Laos lewat National School Meals Program (NSMP) yang diluncurkan pada 2010. Seperti Kamboja, Laos, juga dibantu oleh lembaga asing seperti WFP, Catholic Relief Services, dan Bank Dunia, bahkan sejak awal pengembangan sistemnya dimulai pada 2000. 

Untuk melaksanakan program makan gratis, Laos menghadapi tantangan seperti yang dialami Kamboja, yaitu keberlanjutan pendanaan. Di samping itu, kemampuan untuk mengelola program masih dipertanyakan, infrastruktur sekolah sangat terbatas, dan transportasi pun sulit. Akhirnya program dimulai dengan berfokus ke wilayah terpencil seperti Provinsi Savannakhet yang tingkat kemiskinan dan malnutrisinya sangat tinggi.

Pada akhir 2024, NSMP mampu menjangkau hampir 250 ribu siswa, atau sekitar seperempat dari jumlah keseluruhan siswa sekolah dasar di Laos. Berbagai langkah pun dilakukan pemerintah untuk terus mengembangkan program ini. Salah satunya melalui peluncuran dekrit untuk mempromosikan program makan gratis di sekolah pada 2022.

Pemerintah Laos berkeinginan agar NSMP bisa berkelanjutan sambil memberdayakan masyarakat lokal. Untuk itu, pemerintah

mengimplementasikan kebijakan yang melibatkan masyarakat lokal dalam penyediaan bahan makanan, serupa dengan yang dilakukan di Kamboja.

Selain itu, sejak 2010 pemerintah mulai ikut mengalokasikan anggaran untuk keberlangsungan program dan pada 2015 pemerintah Laos melalui Kementerian Pendidikan dan Olahraga juga mulai mengambil alih program secara bertahap.

Dibuat oleh Good News From Indonesia
Logo GNFI