SWASEMBADA
BERAS:
Antara Prestasi Produksi dan
Tantangan yang Belum Usai
“Bangsa Indonesia sekarang sudah swasembada beras,”
Itulah yang diucapkan Presiden RI, Prabowo Subianto, pada Senin (5/1/2026) lalu. Dalam sambutannya pada acara Puncak Peringatan Natal Nasional Tahun 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, ia tak hanya memamerkan terpenuhinya kebutuhan beras nasional secara mandiri, tetapi juga betapa cepatnya pencapaian tersebut diraih.
“Tahun 2025, kita tidak impor beras sama sekali. Tahun 2025. Target empat tahun, kita bisa capai dalam waktu satu tahun,” lanjut Prabowo.
Mampu mencukupi kebutuhan beras tanpa bergantung kepada negara lain memang sejak dulu tampak sebagai suatu prestasi yang perlu diupayakan lalu dirayakan. Bahkan menurut Prabowo, swasembada beras Indonesia bakal jadi membawa dampak positif bagi perekonomian global.
“Kita bantu tidak hanya bangsa Indonesia, kita membantu dunia. Kenapa? Dengan kita tidak impor beras, harga beras dunia turun. Turun ratusan dolar seluruhnya. Jadi banyak negara berterima kasih sama kita,” ujar Prabowo lagi.
Produksi Surplus, Swasembada Beras Tercapai
Dasar utama pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras adalah perbandingan antara angka produksi terhadap kebutuhan konsumsi nasional. Surplus produksi menjadi fondasi utama yang digunakan pemerintah untuk menyatakan bahwa Berdasarkan data yang dirilis pemerintah, produksi beras negeri ini mampu melampaui kebutuhannya sehingga kebutuhan beras nasional diklaim telah dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri.
Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2025 yang diolah Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian terkait mencatat bahwa produksi beras tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton. Sementara itu, total kebutuhan konsumsi nasional tercatat 31,19 juta ton, termasuk untuk program Makan Bergizi Gratis.
Selisih antara produksi dan konsumsi menghasilkan surplus sebesar 3,52 juta ton. Selain surplus tahunan, indikator lain adalah posisi stok. Stok beras nasional pada awal 2026 tercatat 12,529 juta ton, termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum Bulog sebesar 3,248 juta ton.
Dengan kebutuhan konsumsi rata-rata sekitar 2,59 juta ton per bulan, stok tersebut dinilai cukup untuk hampir lima bulan tanpa tambahan produksi baru.
Surplus produksi menjadi dasar kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang 2025 dan 2026. Dalam penetapan Neraca Komoditas 2026, pemerintah memastikan tidak ada kuota impor beras umum maupun bahan baku industri. Kebijakan ini sekaligus melanjutkan keputusan 2025 yang juga tanpa impor.
Produksi Beras
Nasional 2025
Meningkat
(
dibandingkan 2024
Menghasilkan
surplus beras
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas. I Gusti Ketut Astawa. menyebut ada tiga indikator swasembada, yakni tidak ada impor, produksi melebihi konsumsi, dan stok pemerintah yang kuat.
“Pertama, kita tahun ini tidak melakukan importasi beras lagi. Kedua, produksi kita jauh melebihi daripada konsumsinya. Dan yang ketiga, stok Bulog pun juga relatif tinggi, lebih dari 3 juta ton,” ujarnya dalam keterangan tertulis Bapanas.
Di sisi lain, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kondisi stok nasional dalam posisi aman.
“Stok beras kita sangat aman. Tanpa impor, stok kita (CBP) lebih dari 3 juta ton. Itu tertinggi sepanjang sejarah. Beras kita surplus,” kata Amran.
Pemerintah juga memastikan keberlanjutan produksi melalui dukungan benih, pupuk, dan alat mesin pertanian, termasuk intervensi cepat pada daerah terdampak bencana. Dengan proyeksi produksi 2026 di kisaran 34,7 juta ton, stok akhir tahun diperkirakan semakin meningkat.
Orang Indonesia Suka Nasi, Swasembada Beras Langkah Pasti
Tak perlu heran melihat keberhasilan swasembada beras tampak seperti sesuatu yang patut dirayakan. Sebab, beras memang merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat orang Indonesia.
Kawan tentu tidak asing dengan istilah, "Kalau belum makan nasi, berarti belum makan," bukan? Memang demikianlah adanya, beras yang menjadi nasi dengan orang Indonesia bagaikan dua hal yang tak terpisahkan.
Indonesia bahkan termasuk dalam jajaran 10 besar negara dengan masyarakat yang mengonsumsi nasi terbanyak di dunia. Dikutip dari laman Straits Research, pada 2025 lalu Indonesia berada di urutan ketiga dengan konsumsi beras sebanyak 51,8 juta ton per tahunnya.
Indonesia, Konsumen Beras
Terbesar Ketiga di Dunia
Sumber: Straits Research
China
India
Indonesia
Bangladesh
Phillipines
Vietnam
Myanmar
Thailand
Japan
Brazil*juta ton
*juta ton
Realita ini sebenarnya tidak terlepas dari kebiasaan yang sudah dibangun di tengah masyarakat sejak lama. Sebab nasi sudah menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia sejak dulu kala.
Jean Gelman Taylor dalam bukunya yang berjudul Indonesia: Peoples and Histories menjelaskan jika masyarakat Indonesia diketahui sudah mulai menanam padi sejak 3000 tahun SM. Dugaan ini muncul atas dasar temuan sistem persawahan yang ada di Pulau Sulawesi pada periode waktu tersebut.
Penggunaan nasi sebagai makanan pokok makin menguat ketika Indonesia merdeka. Peran pemerintah yang dipimpin Presiden Soekarno kala itu menitikberatkan pada pembangunan pertanian mendorong para petani untuk meningkatkan swasembada pangan, begitu pula dengan penerusnya, Soeharto, yang menempuh jalan serupa.
Meskipun demikian, nasi sebenarnya bukanlah satu-satunya makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarat Indonesia. Masih ada beberapa pangan pokok lain yang juga dikonsumsi oleh masyarakat, seperti singkong, sukun, talas, dan lainnya.
Pahatan relief yang ada di Candi Borobudur menjadi bukti jika masyarakat Indonesia dulunya tidak hanya mengonsumsi makanan pokok nasi saja. Relief yang ada di monumen Buddha terbesar di dunia tersebut menunjukkan beberapa varietas tumbuhan lain yang juga dikonsumsi masyarakat pada waktu itu, seperti sagu, aren, lontar, dan kelapa.
Selain itu, Prasasti Talang Tuwo yang dibuat oleh Raja Sriwijaya pada abad ke-7 menunjukkan jika tidak ada tanaman padi yang ditanam di Taman Sri Ksetra. Bukti ini menguatkan dugaan jika masyarakat Indonesia dulunya tidak hanya bergantung pada nasi saja sebagai makanan pokok.
Upaya untuk mengenalkan berbagai macam varietas pangan pokok ini terus digencarkan hingga saat sekarang. Namun, keberadaan nasi yang tidak hanya sekadar sebagai makanan pokok saja melainkan juga menjadi budaya di masyarakat membuat keberadaan sumber karbohidrat tersebut sulit untuk tergantikan.
Swasembada Beras Indonesia di Masa Lampau
Gemah ripah loh jinawi. Peribahasa dari tanah Jawa itu mungkin memang pantas disandang Indonesia. Tanahnya subur, sumber kekayaan alam melimpah, sehingga ketersediaan pangan seperti beras atau nasi yang merupakan makanan pokok bisa terkendali aman tanpa membutuhkan bantuan uluran tangan pihak luar.
Namun, kondisi alam permai nyatanya tidak cukup membuat ketersediaan beras cukup bagi rakyat Indonesia yang jumlahnya besar. Langkah impor beras pun kerap kali diambil pemerintah untuk membantu meningkatkan jumlah ketersediaan.
Sejak era Orde Lama, Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Setelah Orde Lama runtuh dan berganti Orde Baru, impor beras dari luar negeri pun tetap berjalan. Sampai suatu ketika revolusi hijau digalakkan yang membuat produksi sektor pertanian meningkat. Dari situ, Indonesia kemudian sanggup melakukan swasembada beras pada 1984-1988.
Memasuki tahun 1984 produksi beras di Indonesia memang mengalami peningkatan. Mengutip laporan berita Berita Yudha terbitan 22 Februari 1985, produksi beras pada 1984 mengalami peningkatan sebesar 7,6 persen jika dibandingkan setahun sebelumnya. Faktor kenaikan produksi itu sendiri disebabkan tambahan luas panen dari 9.162 hektare menjadi 9.636 hektare. Hasil per hektare pun naik dari 38,53 kwintal menjadi 39,41 kwintal atau naik sekitar 2,3 persen.
Pencapaian Indonesia dalam produsen beras terbesar kemudian membuat Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mendapat ganjaran penghargaan di Roma, Italia, pada 14 November 1985. Presiden Suharto lantas hadir untuk menerima penghargaan itu dan menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan pangan adalah bukti pekerjaan besar dari sebuah bangsa.
Jurus Revolusi Hijau Ala Orde Baru
Pemberian pinjaman modal untuk petani
Penyuluhan pertanian buat lewat program Bimbingan Massal (BIMAS)
Menggerakan intensifikasi, esktensifikasi, dan diversifikasi pertanian
Optimalisasi teknologi mulai dari irigasi, bibit unggul, hingga pupuk dan pestisida
Produksi beras signifikan yang dilakukan Indonesia tidak hanya membantu perekonomian dan sektor pertanian dalam negeri, tetapi juga hubungan dengan dunia internasional. Pada 1986 misalnya, Suharto dalam acara Pekan Nasional ke-6 Pertemuan Kontak Tani-Nelayan di Dolok Sinumbah, Simalungun, Sumatra Utara, pada 22 Juli 1986, mengumumkan kesuksesan swasembada beras membuat bantuan senilai 5 juta dolar AS sanggup digelontorkan ke rakyat Afrika yang mengalami krisis pangan.
“Perjalanan kita dalam membangun bidang pertanian masih panjang dan ujian-ujian masih harus kita lalui,” ucap Suharto saat membawakan pidato soal suksesnya swasembada beras dalam acara tersebut, dikutip dari Berita Yudha terbitan 23 Juli 1986.
Menjelang berakhirnya tahun 1980-an, Indonesia mengalami perubahan paradigma perekonomian dari pertanian ke industri. Era swasembada beras yang bersinar itu pun redup pelan-pelan karena perubahan itu yang didukung faktor semakin menipis lahan pertanian di sejumlah tempat. Suharto lantas beralih ke swasembada pangan di mana ia berupaya meningkatkan minat khalayak untuk lebih cinta dengan kuliner khas Indonesia.
Tak Ada yang Sempurna, Tak Terkecuali Swasembada Beras
Swasembada beras adalah capaian ciamik. Meski demikian, bukan berarti proses menuju ke sana tak lepas dari kritik.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah sudah menunjukkan hasrat tinggi untuk menggenjot produksi pangan, termasuk beras. Program food estate jadi salah satu jalan yang ditempuh.
Food estate pada dasarnya adalah pengembangan produksi pangan skala luas yang terintegrasi antara pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pada praktiknya, untuk membangun food estate ini, pemerintah menggunakan lahan yang dianggap tidak produktif untuk dimanfaatkan menjadi lahan pertanian. Dengan kata lain, ada proses alih fungsi lahan yang terjadi dan di sinilah persoalan muncul.
Demi menggenjot produksi beras yang muaranya adalah mewujudkan misi swasembada, pemerintah menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sebagai sentra penanaman padi. Di sana, berhektar-hektar sawah pun dicetak, termasuk di area hutan dan lahan gambut.
Inilah yang menjadi sorotan. Melalui Permen LHK No. 24 Tahun 2020, pemerintah memberi lampu hijau kepada pembukaan kawasan hutan lindung untuk proyek pertanian berskala besar, terutama untuk padi dan tanaman pangan pokok lainnya. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS Indonesia) menilai regulasi ini problematik, khususnya karena keberadaan Pasal 19 dalam Permen tersebut.
"Pasal 19 peraturan ini menyatakan bahwa kawasan hutan lindung yang dapat dialihfungsikan menjadi food estate sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, mekanisme penentuan kawasan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci," tulis CIPS.
Masalah Ekologis
Alih fungsi hutan dan lahan gambut menjadi lahan pertanian
Masalah Sosial
Gesekan pemerintah dengan masyarakat lokal karena food estate dibangun tanpa melibatkan masyarakat setempat
Solusi
1
Food estate fokus kepada intensifikasi bukan ekstensifikasi
2
Modernisasi teknologi dan akses pembiayaan pertanian
Rangkul masyarakat untuk lebih berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan
3
Tak heran apabila alih fungsi hutan dan lahan gambut menjadi sawah banyak disayangkan. Sebab, keduanya punya manfaat besar untuk bumi, mulai dari menyimpan karbon, mencegah banjir dan kekeringan, juga menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati.
Saat hutan dan lahan gambut berubah menjadi sawah, manfaat tersebut tentu hilang. Buntutnya, risiko banjir, kebakaran hutan, dan polusi udara menjadi meningkat, belum lagi krisis iklim yang terus memburuk, juga banyak satwa yang terusir dari habitatnya. Dalam ringkasan kebijakannya, CIPS yang mengutip data The Gecko Project memaparkan fakta bahwa food estate di Kalteng ternyata sebagian besarnya merupakan bekas hutan hujan. Di Merauke pun demikian, di mana sekitar 2 juta hektare hutan hujan telah dibuka untuk pengembangan pertanian.
Selain bermasalah secara ekologis, misi mewujudkan swasembada pangan khususnya beras dengan mengandalkan food estate juga menimbulkan masalah sosial berupa gesekan antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Menurut CIPS, akarnya adalah pendekatan manajemennya yang bersifat sentralistis (top-down).
Gesekan semacam itu sempat terjadi di Pulang Pisau, tempat di mana food estate dibangun tanpa melibatkan masyarakat setempat. Sementara itu di Merauke, yang masyarakat adatnya menjadikan hutan sebagai tempat sakral, kehadiran food estate tak ubahnya tindakan yang tidak hanya menghancurkan hutan itu sendiri, melainkan juga orang-orang yang secara turun-temurun menggantungkan kehidupan ekonomi, sosial, dan budayanya di sana.
Tentu saja, semua masalah tersebut bukannya tanpa jalan keluar. CIPS pun menawarkan beberapa hal sebagai solusi atas masalah yang ada. Pertama, food estate perlu fokus kepada intensifikasi ketimbang ekstensifikasi. Dengan kata lain, upaya peningkatan hasil panen per satuan luas lahan perlu didorong alih-alih terus mencetak lahan baru.
Kedua, pertanian perlu dimodernisasi. Tidak hanya teknologinya, pemerintah juga harus meningkatkan akses terhadap pembiayaan hingga sistem infrastruktur dan logistik yang mumpuni. Tak ketinggalan, transfer pengetahuan untuk petani juga dibutuhkan.
Terakhir, food estate harus lebih merangkul masyarakat. Petani lokal tidak boleh hanya diposisikan sebagai buruh, melainkan dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Ini penting agar food estate bisa menjawab kebutuhan setempat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, potensi konflik agraria pun bisa diminimalisir.
Setelah Swasembada Beras, Lalu Apa?
Setelah pemerintah mengklaim Indonesia berhasil mencapai swasembada beras, pekerjaan rumah tidak berhenti sampai di sini. Sebab, mempertahankan capaian ini bisa jauh lebih menantang daripada meraihnya.
Lantas, langkah apa yang harus dilakukan agar stok beras nasional tetap stabil, terlebih lagi ada ancaman perubahan iklim yang kian terasa?
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana agar angka produksi saat ini bisa terus terjaga dan tidak melorot. Ini tentu tidak mudah karena sawah kerap dihadapkan cuaca ekstrem yang membawa hujan lebih sering sehingga kelembapan menjadi tinggi. Efeknya, wereng batang coklat dan virus kerdil padi bisa datang menyerang. Jika tidak diantisipasi, ancaman ini bisa merusak produksi secara masif.
Oleh karena itu, penting untuk setiap batang padi tumbuh dalam kondisi sehat dan tangguh. Untuk itulah, diperlukan manajemen ekosistem sawah secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan tanah yang baik, nutrisi yang seimbang, hingga lingkungan yang ramah bagi musuh alami hama.
Pengendalian tidak boleh menunggu sampai kerusakan terlihat. Pola tanam serempak hingga penggunaan varietas yang toleran terhadap virus menjadi benteng pertahanan utama agar siklus serangan hama dapat diputus sebelum menyebar luas.
Kita tidak boleh menunggu sampai sawah rusak. Pengendalian harus dilakukan sejak perencanaan tanam. Tanam serempak, varietas toleran, pemupukan seimbang, dan pemanfaatan musuh alami adalah kunci. Jadi tindakan preventif haruslah menjadi utama dilakukan dalam pengendalian wereng dan virus kerdil ini.
Praktisi Pengendalian Hama Terpadu (PHT), Khamim Ashari, S.P.,
Ketika kehilangan hasil terjadi pada fase pasca panen, maka seluruh sumber daya yang digunakan pada tahap produksi sebelumnya menjadi sia-sia. Karena itu, efisiensi pasca panen merupakan bagian penting dari green supply chain padi.
Pakar Supply Chain Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (UMY), Dr. Susanawati, S.P., M.O.,
Praktisi pengendalian hama terpadu (PHT), Khamim Ashari, SP, mengatakan bahwa kunci stabilitas produksi terletak pada tindakan pencegahan yang dilakukan secara kolektif oleh petani.
“Kalau satu hamparan bergerak bersama, risiko bisa ditekan. Tapi kalau jalan sendiri-sendiri, wereng akan selalu menemukan celah,” tegas Khamim Ashari.
Selain masalah hama di lapangan, keberlanjutan swasembada juga sangat bergantung pada pengelolaan aliran produk dari hulu ke hilir. Penerapan green supply chain (GSC) atau rantai pasok hijau menjadi sangat relevan untuk memastikan sistem pangan nasional tetap produktif dan ramah lingkungan hingga Indonesia bisa tetap swasembada beras.
Pakar rantai pasok dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Susanawati, efisiensi pada tahap pengolahan juga sangat menentukan apakah nantinya Indonesia akan terus mampu swasembada beras.
“Prinsip ini menempatkan keberlanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem agribisnis, bukan sekadar eksternalitas,” ujar Susanawati dikutip dari laman resmi UMY.
Dengan menekan angka kehilangan hasil (food loss) saat penggilingan dan distribusi, volume beras yang sampai ke masyarakat tetap maksimal tanpa harus menambah luasan lahan secara drastis. Tak kalah penting, penerapan kebijakan yang baik di berbagai tingkat pemerintahan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia juga tidak kalah penting agar hasil swasembada ini ini tidak hanya menjadi kebanggaan sesaat, tetapi bisa terus dinikmati oleh generasi berikutnya.
